07 January 2008

Jakarta

Sampai hari ini, saat tulisan ini ditulis, popularitas Irwandi Yusuf, Kepala Pemerintah Aceh sulit untuk dibendung. Pesona Irwandi menjadi bahan perbincangan masyarakat, mulai di warung kopi, kantor pemerintahan sampai ruang redaksi Tabloid SUWA. Lakon Irwandi, begitu menyentuh, dan juga menggelitik. Irwandi, yang mantan ahli propaganda GAM ini melabrak apa-saja system protokoler yang selama ini begitu sakral. Ia tak mau tinggal di Pendopo, dia tak mau diperlakukan seperti pejabat tinggi. Ia sering terlihat menyetir sendiri. Ia mengaku lebih senang bergaul dengan masyarakat kecil yang telah memilihnya.

Jauh hari, sebelum terpilih sebagai Kepala Pemerintahan Aceh, Irwandi sempat berkelakar kepada teman-teman dari Tim sukses-nya Seuramoe Irwandi-Nazar (SINAR), bahwa jika dia terpilih sebagai Kepala Pemerintah Aceh, yang pertama harus ambil surat cuti kerja (nganggur) adalah sopir. Karena Irwandi, kemana-mana lebih senang mengendarai sendiri mobilnya. Bukan itu saja, dalam rapat Koordinasi SINAR di Kampus Unsyiah, kepada para tim suksesnya yang hadir dari seluruh Aceh, Irwandi menyampaikan niat tak mau tinggal di Pendopo, ia akan menyewa sebuah rumah, sehingga jika ada Ulama yang ingin menemui dirinya, bisa langsung ke rumah.

Pendopo, ujarnya, akan dijadikan sebagai tempat kediaman Wali Neugara, Hasan Tiro jika pulang ke Aceh. Sampai sekarang, pimpinan GAM itu belum diketahui kapan akan pulang ke Aceh. Kepada orang-orang dekatnya, Wali berpesan bahwa jika Aceh benar-benar kondusif, dirinya akan segera menjenguk tanoh Aceh.

Yang tak kalah penting, dalam Rapat Koordinasi SINAR, Irwandi berjanji di hadapan para tim suksesnya, bahwa dirinya akan meminimalisir kunjungan ke Jakarta. Dia akan lebih banyak minta petunjuk kepada para Ulama daripada ke Jakarta. Pernyataan itu dilontarkan Irwandi (yang juga diamini oleh Muhammad Nazar) menjawab pertanyaan salah seorang peserta rapat yang meminta agar pemerintahan Irwandi berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan sebelumnya sebut peserta itu, lebih banyak berkunjung ke Jakarta ketimbang mengunjungi rakyatnya yang sedang susah di kampong-kampung.

Sekarang, setelah resmi menjadi Kepala dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh, Irwandi atau Nazar kita yakin belum lupa dengan pernyataannya itu. Begitu juga dengan tim sukses dan rakyat yang memilihnya, belum lupa dengan janji itu.

Apalagi, tim sukses, KPA dan rakyat sampai hari ini, masih mengontrol pemerintahan Irwandi-Nazar. Karena dalam pemahaman, rakyat tak hanya bertugas mengantarkan mereka ke kursi Kepala dan Wakil Kepala Pemerintahan Aceh, melainkan juga ikut mengontrol dan menjaga agar kepemimpinan Irwandi-Nazar berjalan pada real yang benar.

Untuk tujuan itu, sampai sekarang baik tim sukses, KPA, dan masyarakat tak diam saja membiarkan Irwandi-Nazar berjalan sendiri. Kepemimpinan mereka dikontrol. Buktinya, Tabloid SUWA banyak sekali menerima keluhan dan masukan dari masyarakat, apa yang harus dilakukan oleh Irwandi-Nazar. Tak hanya itu, kepergian mereka ke luar Aceh juga tak luput dari pantauan.

Kepada SUWA, banyak masyarakat mengeluh dan menyesalkan tentang seringnya mereka pulang pergi Aceh-Jakarta. Masyarakat ini beralasan, bahwa dengan sering berkunjung ke Jakarta, justru akan lebih mengikat pemerintahan Aceh sendiri, sehingga makna self government yang akan dijalankan tidak akan maksimal. Dengan sering berkoordinasi dengan Jakarta, akan dijadikan alasan bahwa pemerintah Aceh belum mampu memecahkan sendiri setiap persoalan yang ada, sehingga harus selalu minta petunjuk ke Aceh. Jakarta akan lebih banyak mengatur urusan pemerintahan Aceh ke depan-nya. Dan pengaruh Jakarta yang hendak dihilangkan sedikit-demi sedikit tak akan tercapai.

Masyarakat juga bilang, bahwa Jakarta itu sumber kenikmatan sekaligus malapetaka. Di satu sisi, ia menawarkan kenikmatan yang bisa membuat para pemimpin pilihan rakyat ini terlena, sehingga lupa pada kewajiban dan janji pada masa kampanye. Sementara di sisi lain, dengan sering berkunjung ke Jakarta, akan menjadi malapetaka, karena Jakarta pasti mempelajari dan tahu letak kelemahan pemerintahan Aceh.

Karenanya, ke depan kita berharap jika bukan urusan mendesak dan penting, tak perlulah sebentar-bentar ke Jakarta. Memang, kita akui, koordinasi dengan Jakarta tetap diperlukan, tapi tak harus. Koordinasi dengan Jakarta cukup yang berkaitan dengan enam bidang saja seperti disepakati dalam MoU Helsinki. Di luar itu, biarlah diselesaikan sendiri oleh pemerintah Aceh.


Rakyat tak berharap banyak dari pemerintah baru ini, tapi mereka ingin melihat hadirnya sebuah perubahan. Dengan kata lain, rakyat ingin hidup berdaulat dan bermartabat di negeri sendiri. Itu saja. Entahlah! (taufik al mubarak)

Artikel Terkait

Seorang blogger yang aktif menulis isu Aceh, jurnalisme, blogging dan artikel motivasi. Bisa disapa di twitter @almubarak