12 February 2008

Abu Shaleh: Sang Penjual Telur Puyoh

Tak ada kesan istimewa saat pertama kali melihatnya. Penampilannya biasa-biasa saja. Maklum, profesi sehari-harinya adalah menjual telur puyoh. Tapi sorot matanya sangat tajam. Dia seperti bisa membaca pikiran orang. Dia tahu, mana yang bisa diajak bicara politik dan mana yang tidak. Dia juga paham, mana yang se-ide pikiran dengannya dan mana yang tidak.

Melihatnya sepintas, pasti tak terpikir bahwa ia sangat lihai jika berbicara tentang politik. Kebetulan saat saya duduk di cafe pinggir pantai, pak Saleh Puyoh, demikian dia dipanggil, ini begitu lincah ngomong masalah politik. Dari masalah biasa sampai masalah yang sensitif.


Pria kelahiran Sungai Raya, Aceh Timur 29 Desember 1969 lalu ini hijrah ke Pidie pada akhir CoHA (Cessation of Hostilities Agreement, red). Kondisi keamanan yang tak kondusif membuatnya pindah tempat. Di Pidie, suami dari Aminah mengaku hanya bekerja sebagai penjual puyoh.


Dia tak berharap muluk-muluk dari pemerintah baru. Dia ingin pemerintah baru di bahwa Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar memperhatikan rakyat kecil seperti dirinya. Rakyat kecil ingin perubahan, dan Irwandi-Nazar harus mampu menciptakan perubahan itu. Dengan dipimpin orang-orang berlatar belakang GAM dan SIRA ini, semoga angka kemiskinan bisa berkurang.

Abu Shaleh yakin kedua orang ini mampu menciptakan perubahan di Aceh. Apalagi peluang untuk itu mulai terbuka dengan adanya MoU. “Yang penting kewenangan Aceh itu tak dipangkas lagi oleh Pemerintah di Jakarta, yaitu 6 kewenangan yang telah disepakati dalam MoU Helsinki.” Jakarta, harapnya, ikhlas memberikan kewenangan itu untuk Aceh.

Tapi masalahnya, sebut Abu Shaleh, dalam UU PA nampak jelas bahwa meski dalam MoU Helsinki telah disepakati 6 kewenangan Aceh namun dalam UU PA justru ada pasal-pasal yang mencoba membatasi kewenangan itu, sebut saja banyak pasal yang selalu ada kalimat di atur dengan undang-undang yang lain dan diatur dengan standar, norma dan prosedur.

Baginya, yang penting puyoh yang dijualnya bisa laku. Kalau sekarang puyohnya laku dalam sehari 15 bungkus, ke depan dia berharap bisa laku 35 bungkus. Tak hanya dirinya, melainkan juga penjual puyoh yang lain. Abu Shaleh, begitu sering disapa oleh pembeli Puyoh di café pinggir pantai itu ingin agar kesejahteraan dapat dinikmati bersama.

Karenanya, dia mengharapkan agar yang duduk di pemerintahan sekarang tidak lalai meski sudah berada dalam “guni saka” (Goni gula), jika tidak, maka tak ada bedanya dengan pemerintah sebelumnya.

Tentang kondisi sekarang, Abu Shaleh berharap kondisi keamanan ini dapat terus terpelihara. Semua pihak, baik RI maupun GAM harus benar-benar dapat menjaga suasana perdamaian ini. Masing-masing pihak, agar tak lagi bersikap curiga. Begitu juga terhadap pemerintah baru ini, jangan curigai mereka akan kembali menggunakan kekuasaan untuk memerdekakan Aceh.

Di awal-awal pemerintahan, memang agak begitu sulit. Apalagi, sebutnya, kebijakan-kebijakan Irwandi-Nazar mesti harus sejalan dengan keinginan pemerintah di Jakarta, dan kebijakan itu juga harus bisa diterima oleh Swedia. “Irwandi-Nazar mesti harus mampu bersikap, antara keinginan Jakarta dan Swedia.”

Setiap kali pembicaraan terpotong, karena Abu Shaleh dipanggil oleh pembeli. Dia begitu setia melayani para pembeli, meski harus mendatangi meja tempat duduk mereka. Jika tak begitu, katanya, bagaimana bisa ia menghidupi keluarganya. Dalam pantauan SUWA, nama Abu Shaleh ini cukup popular di kalangan pengunjung café pinggir pantai itu. Setiap dua menit sekali, pasti kita akan mendengar orang memanggil namanya, dari yang memesan telur puyoh sampai rokok. Maklum, di dalam jinjingan Abu shaleh tak hanya menjual telur puyoh melainkan juga rokok. Dari hasil itu, katanya, cukuplah untuk menopang ekonomi keluarga.

Kembali soal Aceh, menurutnya, ke depan bukan tak mungkin Aceh akan kembali masuk dalam pusara konflik. “Penyebabnya ya ketidakpercayaan itu.” Tapi tak begitu lama, karena Aceh sekarang dalam pantauan internasional. Baik RI maupun GAM tak bisa menolak keterlibatan mereka, toh mereka sekarang yang menjadi penengah.

Abu Shaleh menyebutkan, bahwa meski UU PA telah disahkan, tapi kendali masih dipegang oleh Jakarta. Abu mengibaratkan dengan sebuah pisau, di mana gagang masih dipegang Jakarta sementara orang Aceh masih memegang mata pisau atau ujungnya. Jadi, sebutnya, kendali masih tetap dipegang oleh Jakarta. Saat SUWA menimpali, Kapan gagang Pisau itu bisa dipegang oleh orang Aceh? Dengan cepat Abu Shaleh menjawab, “biarlah sejarah dan perilaku kita yang menjawabnya.” ujarnya mengakhiri pembicaraan dengan SUWA sore itu. (fiek)

Artikel Terkait