Sikapi Hasil Pemilu Secara Arif

Friday, April 17, 2009

Ketidakpuasan atas pelaksanaan Pemilu 2009 mencuat. Di tingkat nasional, sejumlah pemimpin partai politik, terutama yang merasa dicurangi karena tak mendapatkan suara yang signifikan, membuat pernyataan mengejutkan: Pemilu Legislatif 2009 merupakan Pemilu terburuk sepanjang sejarah bangsa.

Para tokoh lintas partai itu beralasan, ada jutaan warga yang memiliki hak konstitusi untuk memilih wakil rakyat harus kehilangan haknya karena tak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu, sebut mereka, pelaksana Pemilu juga diwarnai dengan sejumlah kecurangan dan kesalahan administrasi serta substansi yang sistemik sehingga mengakibatkan kualitas pesta demokrasi buruk. Mereka kecewa dengan Pemilu meski tak berani menolak secara langsung.

Para tokoh partai ini juga menyoroti kinerja Pemerintah dan penyelenggara Pemilu (KPU) yang tidak netral, karena memihak dan menguntungkan partai ‘sekutu’ penguasa.
Suara-suara sumbang penolakan hasil Pemilu dengan menyatakan Pemilu 2009 merupakan pemilu terburuk, tentu mengundang persoalan. Bahwa wakil rakyat yang terpilih ‘cacat’ legitimasi. Apalagi, angka golput ditengarai mencapai jutaan orang.

Sementara, suara-suara penolakan hasil pemilu juga bergema di daerah-daerah. Di Aceh, sejumlah partai politik juga membuat pernyataan menolak hasil pemilu. Menurut mereka Pemilu di Aceh sarat intimidasi, adanya pemaksaan masyarakat untuk memilih partai tertentu, penyelenggara pemilu tidak netral karena membiarkan berbagai kecurangan terjadi.

Namun penyelenggara pemilu menegaskan, mereka sudah bekerja maksimal, dan menyukseskan Pemilu. Menurut mereka, penolakan itu sesuatu yang wajar, meski penolakan atas hasil pemilu itu tidak mempengaruhi proses rekap suara.

Kita sebenarnya ikut prihatin dengan adanya pernyataan penolakan hasil pemilu. Karena, penolakan itu sebagai bentuk kekecewaan parpol atas penyelenggaraan Pemilu, serta semakin membenarkan dugaan bahwa kualitas pemilu memang buruk. Namun, kita juga perlu realistis dan rasional, bahwa penolakan itu terlalu dini dilakukan sementara suara belum selesai dihitung. Seperti kata sejumlah pengamat, yang dilansir Harian Aceh, kemarin, jika ingin menolak hasil pemilu, seharusnya dilakukan setelah penghitungan suara selesai dihitung atau setelah KIP secara resmi mengeluarkan perolehan suara akhir.

Pun begitu, kita berharap penolakan itu harus disikapi secara bijak dan arif. Penolakan itu jangan sampai memunculkan masalah baru di Aceh. Kita mengakui, jika Pemilu di Aceh tak terlepas dari adanya intimidasi dan teror, tetapi, kita juga harus sadar bahwa Pemilu di Aceh tanpa diwarnai insiden kekerasan. Itu yang patut diacungi jempol. Soal ada partai yang menang dan kalah, hanyalah perkara biasa. Yang penting, kepada pemenang agar mampu menunaikan semua janji yang sudah disampaikan selama kampanye, serta mampu menjadi wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan aspirasi kelompok saja. Sementara yang kalah, harus menerima kenyataan bahwa, ternyata rakyat berkata lain.

Terpenting, kita juga berharap suara-suara penolakan parpol itu harus dijadikan sebagai masukan, bahwa penyelenggara pemilu ke depan, hendaknya tidak meninggalkan masalah. Sehingga ke depan, Pemilu semakin berkualitas, dan menghasilkan para wakil rakyat yang juga berkualitas.

Soal adanya laporan terjadinya intimidasi, teror dan pemaksaan masyarakat agar memilih partai tertentu, biarlah ditangani oleh pihak yang berwenang. Pengurus partai yang menolak itu hendaknya membuat laporan resmi yang didukung oleh fakta-fakta di lapangan, sehingga pihak KIP atau Panwaslu bisa mengeluarkan sebuah kebijakan atau sikap atas penolakan itu.

Jika hanya mengeluarkan laporan atau pernyataan dan dimuat di media, akan membuat masyarakat bingung. Masyarakat akan menilai, apakah laporan itu didasarkan atau fakta atau hanya semata-mata tidak siap menerima kekalahan. Tapi, kita harus arif dalam berpolitik. Tak ada proses politik yang berjalan sesuai dengan kemauan kita. Sering banyak kejutan-kejutan, dan itu di luar batas rasional kita. Kita harus siap dengannya. Karena, begitulah politik. (HA 170409)

Read More......

Kegilaan

Monday, April 13, 2009

Pascapemilu, tema ‘stres’ atau ‘gila’ jadi topik dominan. Di mana-mana kita mendengar orang-orang berbicara tentang nasib para caleg gagal bakal stress. Malah, di warung kopi ‘terkenal’ Solong, pengunjung tak henti-hentinya bertanya tentang para caleg yang gagal terpilih. Pasalnya, sebelum pemilu digelar, para caleg ini adalah pengunjung favorit, dan sering dikerubungi orang-orang, dari sekedar berharap kopi+rokok gratis, sampai ‘dana operasional’ untuk memenangkan sang caleg.
Kini, ketika pemilu usai, mereka-mereka ini sudah jarang terlihat. Solong ‘sepi’ dalam artian tak ada lagi tawa caleg. Sudah gilakah mereka? Hanya mereka saja yang tahu.

Saya mencatat kesan, khususnya beberapa hari pascapemilu. Di Solong kini terbentuk semacam tertib sosial: ada pemenang dan ada pecundang. Para pemenang tertawa terbahak-bahak atau pok-pok dada, sementara pecundang, jadi bahan tertawaan. Mereka terpisah dari topik diskusi, dan lebih sering jadi pihak yang tersudutkan. Persoalan kemudian, yang lebih parah bukan menjadi gila benaran, melainkan terpental dari komunitas. Terkucil. Bisa jadi secara fisik atau pikiran mereka tidak gila, tetapi secara mental mereka akan menjadi ‘gila’. Fisik mereka boleh saja tidak dikerangkeng, tapi secara internal mereka mengerangkeng dirinya lewat moralitas yang diciptakan, katakanlah oleh para pemenang. Wajar saja, jika para caleg gagal, jadi jarang ke Solong.

Mari kita memahami fenomena ini berdasarkan hasil penelitian Foulcault. Menurutnya, definisi kegilaan datang dari suatu lapisan masyarakat yang biasanya disebut kaum elite. Maka elite dalam definisi kita adalah mereka-mereka yang kini jadi pemenang, dan juga komunitas-komunitas baru yang dibentuknya.

Mereka inilah kemudian yang membentuk komunitas eksklusif dan dengan sendirinya mengucilkan pihak lain. Akhirnya, kegilaan menjadi semacam kebutuhan sosial. Untuk memahami hal ini, cukup mudah. Coba perhatikan, apakah kita pernah mengajak orang gila untuk bersama-sama mendiskusikan sesuatu yang serius? Saya rasa tidak pernah. Malah, dari jauh kita sudah membuat sekat, “Ooo…dia itu orang gila”. Melalui label seperti itu, si orang gila itu dianggap bukan bagian dari kita.

Padahal, jika kita mau jujur, orang gila sering jadi rujukan. Karena, ada saat-saat tertentu, kita membutuhkan orang gila. Jika tak percaya, coba tanyakan sama orang-orang yang doyan beli togel atau buntut. Mereka, meski sekali, pernah meminta pendapat sama orang gila, minimal menanyakan nomor berapa yang harus dibeli. Dari kondisi seperti ini, siapakah yang sebenarnya gila?

Kini, para caleg yang gagal itu dianggap bukan lagi bagian dari komunitas, terutama komunitas pemenang. Caleg yang gagal, meski sebenarnya tidak gila, tetapi sudah diperlakukan sebagai orang gila, dan tak diajak ikut menikmati kesenangan bersama-sama. Secara sosial, jika merujuk definisi Foulcault, para caleg gagal itu sudah dipersepksikan sebagai orang gila.

Yang ingin saya sampaikan, para caleg yang gagal, hendaknya tak merasa terkucilkan, atau mengucilkan diri. Kebiasan minum kopi di Solong, atau nongkrong di tempat-tempat yang biasanya disambangi sebelum pemilu, perlu tetap dilakukan. Sebab, gagal menjadi anggota dewan bukan berarti dunia besok sudah kiamat. Jangan menjauhkan diri dari teman-teman, hanya karena gagal mendapatkan satu kursi di Gedung Dewan. Yakinlah, untuk soal kursi, kita masih bisa membikinnya lebih banyak, dan tentu lebih bagus.
Mengurung diri di rumah, menon-aktif-kan HP, jelas bukan solusi. Jika sebelumnya kita bisa membagi kegembiraan bersama-sama, kenapa sekarang kesedihan itu tak bisa dibagi. Yakinlah, ada banyak orang yang mensyukuri kesedihan, dan merasa ‘palak’ dengan euphoria kesenangan. Menjauhkan diri dari komunitas, meski tidak menjadi gila, sebenarnya kita sudah memperlakukan diri kita sebagai mengidap kegilaan.

Pada Abad Pertengahan, kata Foulcault berdasarkan penelitiannya, kegilaan dikaitkan dengan orang-orang yang dianggap tidak dapat berinteraksi dengan masyarakat. Menurutnya, kegilaan adalah penyakit sosial yang paling destruktif di antara penyakit-penyakit lainnya. Karena itu, perlu dijauhi, sebelum benar-benar menjadi gila.

Jangan biarkan Negara, yang sering dipahami sebagai penjaga ketertiban, mengerangkeng kita yang dianggap gila, dalam bentuk merumahkan kita di Rumah Sakit Jiwa. Sebab, bakal banyak air mata yang akan menangisi kita. Maka, tetaplah menjadi tidak gila. Gagal, hanyalah satu kata, untuk menyebut tidak berhasil. Karena, mereka yang menang bisa juga gagal, ketika amanah yang diberikan tak mampu ditunaikan. Jadi, kembali saya ingatkan, jangan menangis hanya karena sesuap nasi sudah habis kita makan! (HA 140409)

Read More......

Aceh Tapi Nyata

Saturday, April 11, 2009

Pemilu sudah usai. Tak ada insiden kekerasan. Di semua wilayah, prosesi pemilihan berjalan lancar, meskipun ada laporan terjadi intimidasi dan pemaksaan untuk memilih partai tertentu. Tetapi, tak ada kekerasan fisik yang bisa mencoreng pelaksanaan Pemilu damai. Kondisi ini semakin membuktikan, bahwa rakyat Aceh bisa menjaga suasana perdamaian, dan mampu berpolitik secara santun. Hal ini tentu saja berbeda di tempat-tempat lain, di mana pelaksanaan Pemilu sering berwujud dan berakhir dengan aksi anarkis.

Padahal sebelumnya, menjelang pelaksanaan Pemilu, kondisi Aceh memanas. Setiap hari kita disuguhi berita penggranatan sekretariat Partai, pembunuhan atau penembakan pengurus partai, sertai berita tentang penghilangan atau perusakan atribut sejumlah partai. Namun, ketegangan itu hanya terjadi setelah Pemilu berlangsung. Saat pelaksanaan pemilu, kita tak mendengar ada TPS yang dibakar, ada petugas pemilihan yang kena bogem, atau perusakan kertas suara. Pemilu berjalan tertib, meski intimidasi dilaporkan masih terjadi. Tetapi, secara keseluruhan, Pemilu di Aceh tanpa insiden.

Kini, masyarakat menunggu hasil Pemilu. Meski, secara samar-samar tapi pasti, pemenangnya pun sudah diketahui: Partai Aceh unggul. Malah, sebenarnya, sebelum Pemilu dilakukan, hasilnya sudah bisa diprediksi, karena hampir di semua wilayah posisi Partai Aceh berada di atas angin. Saat masa kampanye, massa PA mengalahkan massa partai lain, baik lokal maupun nasional. Selain itu, infiltrasi mereka di Gampong-gampong menguat. Struktur mereka berjalan, dan itu menguntungkan, karena mereka selalu berada di dalam masyarakat.

Menarik disimak adalah, kemenangan Partai Aceh juga diikuti dengan perolehan suara Partai Demokrat yang cukup signifikan.Bisa disebut, kemenangan keduanya merupakan kemenangan militansi dan juga kemenangan untuk mempertahankan perdamaian, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti sering didengungkan petinggi PA di media.

Dari kemenangan tersebut terbaca, PA dan Demokrat berjalan beriringan, seperti sudah ada ‘komando’ yang mengaturnya. Sebut saja, posisi Sofyan Dawood, sebagai koordinator pemenangan SBY di Aceh dan beberapa provinsi di Sumatera, dan pada kampanye terakhir PA bertindak sebagai Juru Kampanye. Selain itu, kepemimpinan Kodam di Aceh yang dipimpin mantan Danjen Kopassus, seperti membenarkan, bahwa ada ‘komando’ yang mengatur kemenangan PA dan Demokrat, karena Danjen Kopassus sekarang adalah famili sang Presiden.

Terlepas dari asumsi-asumsi tersebut, kita berharap, kemenangan PA dan Demokrat di Aceh, harus dibaca sebagai keinginan orang Aceh untuk terus mendukung perdamaian. Kepemimpinan SBY dianggap bisa merawat perdamaian secara berkelanjutan.

Selain itu, kita berharap kemenangan PA dan Demokrat tidak dipahami sebagai kemenangan kelompok, melainkan kemenangan seluruh rakyat Aceh, seperti tercermin dalam pernyataan Ketua DPA Partai Aceh, Muzakkir Manaf, yang menyebutkan bahwa kemenangan PA sebagai kemenangan rakyat Aceh. Kemenangan mutlak tersebut, hendaknya tidak menjadikan PA merasa sudah di atas angin, dan karena itu mengabaikan keberadaan komponen-komponen yang lain. Kita sangat berharap, tidak terjadi tirani mayoritas yang justru menggiring Aceh dalam kondisi tidak menentu. Sebab, seperti kita yakini bersama, untuk mengubah Aceh tidak cukup mengandalkan satu kelompok saja, melainkan perlu melibatkan kelompok lain, yang juga memiliki peran dan pendapat. Pendapat-pendapat mereka juga perlu didengar.

Kemenangan itu juga harus dipahami sebagai kemauan untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Pasalnya, memenangkan Pemilu demi sebuah kursi atau kekuasaan bukanlah segala-galanya. Hakikat demokrasi bukan siapa mengalahkan siapa, melainkan bagaimana amanah yang diberikan oleh rakyat dijaga dan dipergunakan seperlunya. Banyak hal dan masalah yang mesti diselesaikan. Seperti, misalnya, bagaimana menjaga keberlanjutan perdamaian Aceh, termasuk memperjuangkan penyempurnaan UU PA. Itulah Aceh, tapi nyata!(HA 110409)

Read More......

SMS

Wednesday, April 8, 2009

Hah…ternyata hari ini, Kamis (9/4) Pemilu. Saya hampir saja lupa jika tak diingatkan kawan. “Hp lon ka heng,” katanya. Saya heran, apa hubungannya Hp heng dengan Pemilu? “Dari beuklam, hana pre-pre ditamong SMS lam Hp, mandum yue pileh droe,” lanjutnya. Karena, SMS yang masuk nggak henti-henti, sementara daya tampung Hp-nya terbatas, kini Hp-nya nggak bisa digunakan lagi. “Pemilu merugikan saya,” omelnya.

Di tempat lain, cerita kawan saya, seorang Caleg terpaksa harus batal menikah, karena salah kirim SMS. Sebabnya, si caleg iseng-iseng minta dukungan sama calon mertua, ternyata berbuah petaka. Pasalnya, mertuanya juga seorang caleg di daerah pemilihan (dapil) yang sama. Si mertua tentu saja marah. Coba, calon menantu minta sang mertua mencontreng namanya, sementara mertua juga caleg, meski dari partai berbeda. Akibatnya, cukup fatal: bapak itu tak mengizinkan anaknya menikah, karena belum jadi menantu sudah menjegal masa depannya.

Saya yang mendengar kisah itu, terpaksa geleng-geleng kepala. Aneh saja. Ternyata Pemilu, banyak warna-warninya. Mulai dari orang rajin bersedekah, heng Hp hingga seorang caleg harus gagal menikah. Belum lagi, kejadian di Gampong teman saya. Di Gampongnya, kata kawan saya, jamaah Magrib menjelang Pemilu jadi berkurang. Para jamaah, tidak mau lagi Shalat Magrib di Meunasah, karena Imum Meunasah mendukung partai berbeda. Kini, di Meunasah yang dibangun secara swadaya itu, hanya sang Imum Meunasah yang Shalat. Sementara warga Gampongnya memilih Shalat di rumah masing-masing. Banyak juga di antara mereka yang tidak pernah Shalat.

Sementara cerita Apa Maun, lain lagi. Dirinya memilih me-non-aktifkan Hp-nya. Katanya, nada tanda SMS masuk membuat hidupnya terganggu. Bayangkan, setiap menit sekali, Hp-nya berbunyi dan terus berbunyi. Kata-kata indah yang terkesan dibuat-buat terpampang di layar Hp-nya. Isinya sama semua: pilih saya atau partai saya. “Pede banget jadi orang. Mereka tak pernah ngaca diri, apa pantas dipilih?” ucapnya.

Dia beralasan, tak punya cukup waktu untuk membaca SMS yang kadang-kadang masuk berbarengan. Jika terlalu menyimak SMS yang masuk, dia tak sempat mengirim SMS ke temannya, mengajak taruhan bola. Maklum, dia penggemar sepakbola. Katanya, para caleg itu cuma buang-buang pulsa Hp. Pasalnya, besok, banyak warga tak bisa memilih, bukan karena tak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), melainkan tak bisa bangun pagi terlalu cepat. Liga Champions baru berakhir jam 4 pagi. Jadi, SMS yang meminta dukungan sama sekali tak efektif. “Pane meurumpok pileh singoh, beudoh eh mantong poh 12,” katanya beralasan.

Kawan saya yang lain lagi, memilih cuek. Dia tak terlalu terganggu dengan banyaknya SMS yang masuk. Menurutnya, orang yang sedang mencari kerja selalu melakukan hal-hal luar biasa dan tak pernah menyerah. Kapan lagi mengirim SMS ke teman jika tak sekarang. “Coba jika setelah Pemilu ternyata dia tak terpilih, apakah kita akan bisa menerima SMS darinya lagi?” tanyanya. Menurutnya, setelah Pemilu, banyak caleg tak mampu mengetik satu kata pun untuk mengabari teman, masyarakat, koneksi atau orang Gampongnya, bahwa dirinya tak terpilih. Belum lagi jika yang bersangkutan menjadi gila (pungo) karena tak terpilih. Jangankan berharap dapat SMS, diajak minum kopi pun sudah tak sempat lagi.

Kita yang merasa sebagai temannya, sesekali pasti akan menjenguknya. Selepas itu kita juga menjadi malas. Bukan apa-apa, karena untuk pergi ke Jalan Kakap (lokasi Rumah Sakit Jiwa), langkah kita pasti sangat berat, meski pun di Jalan itu kawan kita sedang menginap dan menjalani terapi.

Duh, kasihan sekali nasibnya. Jika masa kampanye kita sering melihatnya tersenyum di baliho-baliho atau spanduk, sekarang kita yang dibuat tersenyum karena ulah anehnya. Bukan apa-apa. Seperti cerita banyak kawan, di RSJ, banyak pasien yang berperilaku aneh: ada yang mandi dengan abu, bermesraan dengan tameh rumah sakit atau menyiram tong sampah. Duh, dunia ini memang aneh.(HA 090409)

Read More......

Ganti KTP

Tuesday, April 7, 2009

Setiap datang musim pemilu, kawan saya, sebut saja namanya Apa Suman, selalu bimbang. Selaku orang rantau, dia tidak memilih di Gampong kelahirannya, melainkan di tempat tinggalnya yang baru. Namun, kejadian terakhir membuatnya bimbang. Di Gampong, namanya terdata sebagai seorang pemilih, padahal sudah puluhan tahun merantau (pulang jika ada momen atau hajatan). Sementara di tempat tinggal barunya, namanya belum terdata sebagai pemilih, meski KTP-nya sudah keluar.

Yang sangat aneh, katanya, pihak PPK mengantarkan kartu pemilih ke rumahnya bukan atas namanya, melainkan orang yang sebelumnya pernah tinggal di sana dan kini sudah beristirahat dengan tenang. Tentu saja kawan saya merasa ada yang janggal, kenapa kartu pemilih itu bukan untuk dirinya. Karena tak ingin dianggap tidak berpartisipasi dalam pesta demokrasi, kawan saya mendatangi kantor lurah setempat, dan melaporkan kejadian yang baru saja dialaminya. Jawaban yang diterimanya sangat tidak memuaskan. “Bapak orang yang kesekian melaporkan hal ini, dan saya tidak tahu harus mengatakan apa,” begitu jawab pak Lurah.

Informasi yang diterimanya, data yang digunakan sebagai pemilih masih data lama, padahal orang sudah banyak yang tidak tinggal lagi di tempat itu, termasuk sebagian sudah meninggal.

Kejadian seperti itu, ternyata tak hanya dialami dia saja. Kawan-kawannya juga banyak yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Entah kenapa? Atau ketika datang petugas pendataan, dia tidak ada di rumah atau sang petugas yang tak pernah mendata. Semuanya menjadi serba mungkin.

“Saya akan golput pada Pemilu ini,” ucap rekan saya yang berprofesi sebagai saudagar dan distributor. Kawan saya mengaku kecewa, karena sebagai warga Negara yang baik dia ingin sekali berpartisipasi dalam Pemilu.
“Apakah golput menjadi solusi?” tanya saya. Dia tersenyum kecil. “Jika pun saya tidak golput, apakah saya bisa memilih?” tanyanya. Kini giliran saya yang diam.

Kita bisa menambah daftar lebih banyak lagi, betapa carut-marutnya Pemilu kali ini. Belum lagi, setiap ketemu kawan selalu dikasih kartu nama serta rayuan agar memilihnya pada Pemilu. Jika kita punya ratusan teman, tentu kita akan banyak menerima kartu nama dan permintaan untuk memilihnya. Masalahnya, apakah kita bisa memilih mereka semuanya? Belum lagi, banyak kawan yang tersebar di beberapa Daerah Pemilihan, bagaimana memilih mereka dalam waktu bersamaan? Duh, betapa bingungnya kita.

Kebingungan itu tak hanya soal pertemanan saja, melainkan juga administrasi. Jika ada teman yang sangat akrab dengan kita berada di daerah A, otomatis kita harus memiliki KTP di situ dan terdaftar sebagai pemilih. Lalu, bagaimana dengan teman-teman lain yang juga harus kita dukung, agar dia dapat kursi. Tentu masalahnya menjadi semakin rumit.

Pengalaman saya sendiri, setiap bertemu kawan yang mencalonkan diri sebagai caleg, mereka selalu meminta sebuah dukungan. Satu suara kita seperti sangat menentukan untuk masa depannya. Kawan-kawan yang lain juga menuntut hal serupa. Mereka juga mengaku berhak mendapat dukungan kita sebagai temannya. Saya menjadi semakin bingung. Karena tak tahan terus menerus diminta membantu, saya cukup puas menjawab bahwa saya memilih tidak memilih saja. Di samping karena tak mau mengganti KTP, juga biar tidak ada kawan yang tersakiti gara-gara satu suara saya. (HA010409)

Read More......