17 August 2013

Tuah Bendera

Polemik bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang diadopsi Pemerintah Aceh (plus DPRA) menjadi bendera Aceh, terus saja menggelinding. Pemerintah Aceh plus DPRA awalnya ngotot memaksakan bendera tersebut, bahkan berniat mengibarkannya pada 15 Agustus lalu. Jakarta murka dan terus melarang bendera yang berbau separatis. Pertemuan pun digelar agar perbedaan tak menajam. Akhirnya, kedua belah pihak sepakat memperpanjang masa cooling down hingga pertengahan Oktober mendatang. Bendera pun urung dikibarkan pada hari perdamaian Aceh itu.

Silang pendapat terus saja bergulir. Demikian pula aksi-aksi saling bertolak-belakang terkait bendera makin sering terjadi. Bagi pihak pro, bendera-bendera bintang buluen itu terus dikibarkan: di simpang, di sepanjang jalan, gedung, dan rumah. Sementara pihak yang kontra, bendera yang dulu menjadi atribut GAM itu diturunkan bahkan dibakar.

Tak hanya itu, kita juga menyimak komentar beberapa elit Jakarta, kadang membuat merah kuping kita yang di Aceh. Pasalnya, beberapa elit itu masih saja menggunakan logika perang dalam menyikapi isu bendera. Seolah-olah dengan pengibaran bendera itu Aceh langsung merdeka. Padahal, fakta di lapangan justru bertolak-belakang. Bahwa bendera itu hanya sebatas kerinduan pada romantisme sejarah. Harus saya katakan bahwa orang Aceh sudah lupa memikirkan soal kemerdekaan.

Kenapa? Karena sebagian elit di Aceh sudah gabuek ngon peng griek. Suasana damai benar-benar membuat sebagian orang di Aceh seperti hidup dalam gelimang harta. Mereka berlomba-lomba membangun istanah megah, mengoleksi mobil mewah, menambah daftar list pendamping hidup, mengejar tender proyek dengan nilai besar. Benar-benar membuat orang-orang di Aceh sibuk, dan kemudian tak sempat memikirkan merdeka.

Jadi, jika ada elit di Jakarta yang masih berpikir bahwa pengesahan Qanunbendera dan lambang Aceh itu sebagai jembatan menuju Aceh merdeka, jelas sebuah ketakutan yang berlebihan. Kita di Aceh saja sama sekali tak melihat bahwa dengan pengibaran bendera Aceh secara otomatis merdeka. Kenapa saya berani berkesimpulan demikian?

“Orang yang sudah hidup senang dan mewah itu sama sekali tak lagi berani. Orang yang senang itu sangat pantang kembali hidup susah!” Ini alasan yang sering saya sampaikan.

Karenanya, sangat kita sayangkan masih ada pengamat di Jakarta senang menggunakan logika perang dalam menyikapi dan mengomentari masalah Aceh. Kita heran, bagaimana mereka dengan kecerdasannya meminta pemerintah Indonesia bersikap tegas terhadap Aceh, hanya gara-gara persoalan bendera. Sebagai pengamat, mereka juga seperti melihat Aceh dengan teropong bambu! Akibatnya, tak hanya komentarnya terlihat bodoh, melainkan juga seperti tak memahami Aceh. Saya ragu apakah mereka pernah ke Aceh setahun terakhir ini.

Padahal, di Aceh sendiri tak sedikit pula yang menolak bendera tersebut. Baik secara terang-terangan menolak, maupun diam-diam, dengan alasan yang tak kita ketahui. Saya sendiri keberatan bendera dan lambang GAM tersebut menjadi bendera dan lambang ‘Aceh’ selama Aceh masih dalam NKRI. Saya justru mendambakan bendera dan lambang GAM tersebut (suatu saat) benar-benar menjadi bendera dan lambang Aceh, saat status Aceh berubah (menjadi negara sendiri).

Tapi, apa lacur, orang Aceh tak boleh lagi bicara merdeka. Komitmen tersebut tertulis jelas dalam MoU Helsinki, bahwa rakyat Aceh tak boleh lagi menuntut kemerdekaan dan tak boleh meminta referendum untuk penentuan nasib sendiri. “MoU itu menutup peluang Aceh untuk merdeka!” begitu pernah saya tulis dalam sebuah tulisan “Membaca Kembali Aceh”.

Bagi yang pernah melihat bendera ini berkibar dan dikibarkan sepanjang 1999-2002, serta yang merasakan bagaimana kekejaman tentara saat DOM maupun Darurat Militer, tentu saja tak pernah setuju dengan poin-poin MoU yang menutup peluang Aceh untuk merdeka. Pasalnya, cukup banyak jatuh korban karena keinginan mengibarkan bendera tersebut agar tanah Aceh benar-benar merdeka.

***
Terus-terang, beberapa kejadian terakhir membuat saya sedih. Ternyata isu bendera dan lambang GAM plus soal Qanun Wali Nanggroe menjadi masalah serius di Aceh, terutama di mata saudara-saudara kita di pantai tengah dan barat selatan-tenggara. Beberapa pihak di sana menolak bendera yang dianggap Acehsentris (pantai timur). Kita pun banyak disuguhkan kejadian pembakaran bendera yang begitu disakralkan saat konflik masih mendera Aceh.

Kita bisa saja menuding bahwa pelakunya adalah para milisi atau orang-orang yang sejak dulu, atau kelompok yang ingin memisahkan diri dari Aceh. Mereka memang sejak dulu tak pernah senang dengan gerakan kemerdekaan Aceh yang dicetuskan Teungku Hasan Tiro. Namun, saya ingin ajukan satu pertanyaan saja: Siapa yang bisa menjamin orang-orang yang hari ini begitu bersemangat mengibarkan bendera GAM, dulunya tak pernah ikut ikrar setia NKRI dan tak pernah membakar bendera GAM?

Saya yakin sebagian dari kita masih ingat, bawah sewaktu Aceh diberlakukan status Darurat Militer, cukup banyak dibentuk lembaga untuk melawan GAM. Cukup sering pula kita membaca tentang upacara ikrar setia terhadap NKRI, sebagian dimotori oleh lembaga milisi tersebut. Di tiap aksi ikrar kesetiaan terhadap NKRI yang digelar di hampir seluruh Aceh tersebut selalu ada seremoni pembakaran bendera GAM atau sesuatu yang terkait dengan GAM: lambang buraq-singa, gambar elit GAM dan sebagainya.

Jangan-jangan, yang kini begitu bersemangat mengibarkan bendera GAM adalah orang yang sama yang pernah membakar bendera itu dulunya. Siapa tahu kan? Apalagi banyak musang yang kini berbulu ayam. Akibatnya, kini bendera itu pun kehilangan tuahnya.

Padahal dulu, siapa pun yang memiliki bendera ini ada rasa bangga sebagai orang Aceh. Karena inilah bendera yang menegaskan perbedaan antara Kita (orang Aceh) dengan Mereka (Jakarta). Bendera bintang buluen, menjadi begitu dimuliakan dan dikeramatkan. Ada rasa nasionalisme Aceh yang memuncak bagi pemilik bendera ini.

Kita sedih, bendera yang dulu begitu disakralkan itu dibakar dan diturunkan di mana-mana, karena kehilangan tuah. Padahal dulunya, itu bukan sembarang bendera. Karena bersebab bendera itu telah mengakibatkan banyak nyawa melayang di Aceh. Bendera itu mengakibatkan lahirnya Rumoh Geudong di Glumpang Tiga, Rancong di Lhokseumawe, pembantaian di Gedung KNPI, lahirnya kuburan massal Bukit Tengkorak dan Cot Panglima dan beberapa kejadian yang menyentuh rasa kemanusiaan, seperti tragedi simpang KKA, pembakaran keude Tiro, tragedi Alue Ie Nireh, Arakundo, dan banyak lagi.

Mudah-mudahan ke depan tak ada lagi nyawa yang melayang bersebab bendera ini. Lebih baik Aceh sejahtera meski tanpa bendera, daripada punya bendera tapi tak sejahtera (dan juga tak merdeka). []

Artikel Terkait

Seorang blogger yang aktif menulis isu Aceh, jurnalisme, blogging dan artikel motivasi. Bisa disapa di twitter @almubarak