Banda Aceh | Harian Aceh
Siang nanti, Rabu (10/9), Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, akan menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Mardiyanto, di kantornya untuk menjelaskan soal pengunduran diri Bupati Aceh Dr Bukhari Daud.
Dalam pertemuan tersebut, kata Wagub, Pemerintah Aceh akan menjelaskan duduk perkara mengenai status Bupati Aceh besar. Wagub juga akan ‘membeberkan’ alasan Bukhari mundur. Kedatangan Wagub ke Jakarta termasuk mendadak. Sumber Harian Aceh, menyebutkan, diundangnya Wagub oleh Mendagri terkait rumors yang berkembang bahwa DPRK Aceh Besar menolak mengabulkan permintaan Bupati mundur.
“Memberi laporan details tentang pernyataan mundur Bukhari dengan alasan-alasan yang tidak diungkapkan ke publik,” katanya. Kepada Mendagri, Wagub akan menjelaskan harapan masyarakat daerah setempat, DPRK dan Pemerintah Aceh, yang berharap agar Bukhari tetap bertugas dan tidak jadi mundur.
“Tapi apabila dia (Bukhari Duad, red) tetap bersikeras mundur, tentu haruslah ada alasan yang jelas dan harus disampaikan ke publik karena Bukhari dipilih langsung dan diharapkan oleh masyarakat,” jelas Wagub.
Selain mengenai status Bupati Aceh Besar, kata Wagub, pertemuan dengan Mendagri juga membahas persoalan pemilihan Wakil Bupati Simeulue, yang dituding sarat kolusi tersebut. Wagub akan melaporkan tentang hasil pemilihan Wabup dan isu-isu terkait dengannya yang beredar di masyarakat Simeulue.
“Kita minta pendapat Mendagri, bisa atau tidak pejabat terpilih itu dilantik jadi Wabup Simeulue,” jelas Wagub.
Persoalan PP
Kepada Harian Aceh, Wagub juga menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, pihaknya akan mengingatkan Mendagri untuk secepatnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden turunan dari UU PA.
“Kita ingatkan Mendagri supaya PP dan Perpres turunan dari UU PA segera selesai dan mengakomodir draft yang diajukan Pemerintah Aceh,” jelas Wagub dalam pesan singkat kepada Harian Aceh, Selasa (9/9). Menurut Wagub peraturan tersebut sangat dibutuhkan dalam pembangunan di Aceh.
Terkait isi pembicaraan yang akan dibahas dengan Mendagri, kata Wagub, pihaknya sudah menjelaskan mengenai segala persoalan politik, hukum, pemerintahan, dan keamanan di kantor Gubernur kepada Suryono, Deputi Infokom Kementrian Polhukam, tadi siang (kemarin, red).
Sementara itu, terkait pertemuan tersebut, Mendagri Mardiyanto, kepada pers menjelaskan, bahwa pemerintah pusat belum mengetahui alasan mundurnya Bukhari Daud dari jabatan Bupati Aceh Besar.
“Beliau (Bukhri) telah menyatakan mundur dengan alasan yang belum jelas. Besok sore (sore ini, red) saya akan bertemu dengan Wagub Aceh untuk menanyakan hal tersebut,” kata Mendagri usai bertemu Presiden SBY di Istana, Selasa (9/9).fik
Siang nanti, Rabu (10/9), Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, akan menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Mardiyanto, di kantornya untuk menjelaskan soal pengunduran diri Bupati Aceh Dr Bukhari Daud.
Dalam pertemuan tersebut, kata Wagub, Pemerintah Aceh akan menjelaskan duduk perkara mengenai status Bupati Aceh besar. Wagub juga akan ‘membeberkan’ alasan Bukhari mundur. Kedatangan Wagub ke Jakarta termasuk mendadak. Sumber Harian Aceh, menyebutkan, diundangnya Wagub oleh Mendagri terkait rumors yang berkembang bahwa DPRK Aceh Besar menolak mengabulkan permintaan Bupati mundur.
“Memberi laporan details tentang pernyataan mundur Bukhari dengan alasan-alasan yang tidak diungkapkan ke publik,” katanya. Kepada Mendagri, Wagub akan menjelaskan harapan masyarakat daerah setempat, DPRK dan Pemerintah Aceh, yang berharap agar Bukhari tetap bertugas dan tidak jadi mundur.
“Tapi apabila dia (Bukhari Duad, red) tetap bersikeras mundur, tentu haruslah ada alasan yang jelas dan harus disampaikan ke publik karena Bukhari dipilih langsung dan diharapkan oleh masyarakat,” jelas Wagub.
Selain mengenai status Bupati Aceh Besar, kata Wagub, pertemuan dengan Mendagri juga membahas persoalan pemilihan Wakil Bupati Simeulue, yang dituding sarat kolusi tersebut. Wagub akan melaporkan tentang hasil pemilihan Wabup dan isu-isu terkait dengannya yang beredar di masyarakat Simeulue.
“Kita minta pendapat Mendagri, bisa atau tidak pejabat terpilih itu dilantik jadi Wabup Simeulue,” jelas Wagub.
Persoalan PP
Kepada Harian Aceh, Wagub juga menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, pihaknya akan mengingatkan Mendagri untuk secepatnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden turunan dari UU PA.
“Kita ingatkan Mendagri supaya PP dan Perpres turunan dari UU PA segera selesai dan mengakomodir draft yang diajukan Pemerintah Aceh,” jelas Wagub dalam pesan singkat kepada Harian Aceh, Selasa (9/9). Menurut Wagub peraturan tersebut sangat dibutuhkan dalam pembangunan di Aceh.
Terkait isi pembicaraan yang akan dibahas dengan Mendagri, kata Wagub, pihaknya sudah menjelaskan mengenai segala persoalan politik, hukum, pemerintahan, dan keamanan di kantor Gubernur kepada Suryono, Deputi Infokom Kementrian Polhukam, tadi siang (kemarin, red).
Sementara itu, terkait pertemuan tersebut, Mendagri Mardiyanto, kepada pers menjelaskan, bahwa pemerintah pusat belum mengetahui alasan mundurnya Bukhari Daud dari jabatan Bupati Aceh Besar.
“Beliau (Bukhri) telah menyatakan mundur dengan alasan yang belum jelas. Besok sore (sore ini, red) saya akan bertemu dengan Wagub Aceh untuk menanyakan hal tersebut,” kata Mendagri usai bertemu Presiden SBY di Istana, Selasa (9/9).fik
Tags:
Berita