Saya sebenarnya tak begitu suka mengikuti program pencarian bakat yang belakangan marak digelar sejumlah stasiun televisi. Karena toh akhirnya pemenang sama sekali bukan dinilai dari bakat istimewa yang dimiliki seorang peserta, melainkan berdasarkan jumlah polling sms. Lihat saja, misalnya, di ajang Indonesia Mencari Bakat, bagaimana Putri Ayu yang memiliki suara emas harus kalah karena polling sms.
Ekspektasi juri ataupun pemirsa sama sekali tak bisa membantu seorang peserta yang memiliki bakat istimewa. Mereka harus menyerah pada sistem polling sms yang terkesan demokratis, padahal hanya sebuah mobilisasi dukungan dengan melibatkan elite daerah karena ada warganya yang sedang mengadu nasib.
Kemenangan Klantink dengan perolehan suara 50,03% atas Putri Ayu yang hanya didukung oleh 49,97% sms dalam grand final Indonesia Mencari Bakat di Trans TV, Minggu (24/10) malam, tak pelak mengundang cibiran di jejaring sosial seperti facebook atau twitter. Sejumlah pemilik account di facebook maupun twitter mengaku heran mengapa Putri Ayu yang memukau dewan juri bisa kalah oleh sebuah kelompok yang tak memiliki bakat apa-apa.
Secara logika demokrasi mungkin kita bisa menerima bahwa yang memiliki suara terbanyak itulah pemenangnya. Tapi pertanyaannya, apakah suara terbanyak itu tidak rawan manipulasi, sebut saja karena mobilisasi dukungan, misalnya? Apakah suara terbanyak itu, lalu dianggap mencerminkan kebenaran? Itulah letak kekaburan demokrasi yang sering disimpulkan sebagai tirani mayoritas. Contoh seperti ini tak sulit dicari di negeri ini.
Kemenangan Klantink, setidaknya, kembali menyadarkan kita, bahwa di negeri ini untuk menjadi yang terbaik, terdepan, termasuk presiden, maka anda haruslah berasal dari Jawa. Kita tahu, Putri Ayu berasal dari Medan (Sumatera) dan Klantink dari Surabaya (Jawa Timur). Maaf, saya tak bermaksud bicara rasis di sini, karena saya bukan seorang rasis. Saya hanya ingin mengatakan, orang luar Jawa masih menjadi masyarakat kelas dua di negeri ini.
Banyak contoh yang bisa dirujuk untuk memperkuat argumentasi kita ini. Mulai dari pemilu presiden sampai pemerataan kue pembangunan. Sepanjang sejarah negeri ini, baru seorang presiden (Habibie) dari luar Jawa, itu pun bukan karena pemilu, melainkan penunjukan setelah Soeharto lengser. Selebihnya, calon dari luar Jawa belum saatnya boleh bicara. Ingat, ini Indonesia, semua bisa diedit!
---note: posting ini ditulis via hp, maaf jika banyak salah ketikan.