Seorang kader Partai Nasional Aceh (PNA) tewas ditembak di sebuah Desa di Kabuputen Pidie, Aceh (26/04/13). Sementara di Aceh Besar, kader PNA mendapat ancaman tembak jika tak membatalkan niatnya mendaftar sebagai calon legislatif pada Pemilu 2014. Terakhir, mobil milik caleg PNA di Aceh Utara, Helina, dibakar (29/06/13).
Saat publik nasional bicara bagaimana menghindari kanibalisasi sesama calon legislatif (caleg) satu partai (Kompas, 17/06/13) dalam Pemilu 2014 nanti, Aceh justru berada dalam bayang-bayang premanisme politik yang kian mengkhawatirkan. Bahkan, premanisme politik di Aceh sudah meminta korban nyawa dan harta benda.
Menyelamatkan Aceh
Perkembangan yang terjadi di Aceh akhir-akhir ini membuat saya kembali teringat pada nama rubrik Kompas saat awal-awal Darurat Militer diberlakukan di Aceh tahun 2003. Kompas menamai rubriknya dengan ‘Penyelamatan Aceh’. Bagi saya saat itu, ada dua alasan di balik penamaan tersebut. Pertama, upaya dari publik Nasional untuk menyelamatkan Aceh dari ancaman pemisahan diri (disintegrasi) yaitu agar Aceh tak keluar dari NKRI.
Kekhawatiran itu wajar, karena seperti disampaikan tokoh reformasi, Amien Rais dalam tiap kesempatan, bahwa jika sampai Aceh merdeka, maka publik Indonesia harus mengucapkan innalillahi (baca: selamat tinggal) untuk negara Indonesia yang besar ini.
Kedua, penyelamatan Aceh dari kemungkinan jatuhnya korban akibat dari perang sesama bangsa sendiri. Operasi militer, meski dilakukan sesantun mungkin—melalui operasi terpadu—tetap akan mengorbankan rakyat sipil yang tak berdosa. Upaya-upaya mendorong perdamaian terus digagas dan tak boleh menyerah, kerap disuarakan saat itu.
Menyimak perkembangan terakhir, sangat patut Aceh perlu ‘penyelamatan’ sekali lagi. Kali ini agar Aceh tak semakin jauh melangkah menuju ‘neraka’: sibuk menguras energi besar hanya untuk simbol, qanun Wali Nanggroe, dan lupa membangun kesejahteraan (Kompas, 26/6) serta aksi premanisme politik yang sudah di depan mata, seperti sudah disinggung di atas.
Kelompok berkuasa yang kini memiliki akses politik dan ekonomi seperti terjebak dalam ritus bagi-bagi kue pembangunan. Akibatnya, ketimpangan sosial ekonomi cukup serius. Delapan tahun usia perdamaian Aceh, sekitar 20 persen masyarakat Aceh hidup di bawah garis kemiskinan, dan menempatkan Aceh menjadi provinsi termiskin keenam di Indonesia. Ini sungguh sebuah dilema di tengah anggaran daerah yang besar.
Aceh tapi nyata
Selain itu, Aceh seperti terperangkap dalam jebakan pragmatisme politik. Hal ini cukup kentara menjelang Pemilu 2014 mendatang. Semua energi dihabiskan hanya untuk mengejar tujuan politik jangka pendek. Ironisnya, fragmentasi politik justru tidak terjadi karena perbedaan visi dalam membangun Aceh, melainkan karena kepentingan politik jangka pendek dan mengejar keuntungan ekonomis semata.
Pemilu di Aceh melibatkan partai politik lokal (Parlok)—pada Pemilu 2009 lalu Parlok yang bertarung 6 partai, kini di Pemilu 2014 hanya tinggal tiga partai. Mereka hanya berpartisipasi untuk pemilihan calon wakil rakyat tingkat lokal (DPRA dan DPRK).
Pada Pemilu 2009 silam, mantan kombatan GAM hanya punya satu kendaraan politik (Partai) yaitu Partai Aceh. Sementara pada Pemilu 2014, mantan GAM terpolarisasi ke Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh (PNA). Ini buntut dari perpecahan dua kubu, antara Zaini Abdullah dan Irwandi Yusuf, pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Aceh 2012 lalu.
Partai Nasional Aceh (PNA) adalah partai bentukan mantan Gubernur Irwandi Yusuf bersama para mantan Panglima Wilayah GAM yang mendukungnya pada Pilkada 2012 lalu. Intimidasi dan teror yang diterima kader partai ini belakangan ini dapat dipahami. Nasib yang dialami PNA mirip seperti Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) pada Pemilu 2009 silam.
Pragmatisme politik terlihat dalam bentuk koalisi Parlok-Parnas dalam mengusung Caleg untuk kursi DPR RI. Pada Pemilu 2009 silam, secara tidak resmi Partai Aceh berkoalisi dengan Partai Demokrat dalam memenangkan caleg untuk DPR RI. Hasilnya, Demokrat menjadi pemenang nomor dua di Aceh, setelah Partai Aceh. Koalisi ini kemudian berlanjut dalam Pemilihan Presiden (Pilpres), para mantan kombatan GAM bekerja untuk memenangkan Presiden SBY. Mesin Partai Aceh dikerahkan untuk memenangkan Ketua Dewan Pembina partai tersebut.
Alhasil, suara kemenangan Presiden SBY di Aceh cukup besar, mencapai 93 persen. Ini menjadi angka persentase terbesar dibanding di provinsi lain di Indonesia. Sementara Jusuf Kalla, yang juga tokoh di balik perdamaian Aceh, hanya mendapat 4 persen suara. Sungguh ironis.
Lalu bagaimana dengan Pemilu 2014. Secara tidak resmi, Partai Aceh bakal berkoalisi dengan partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon Presiden. Koalisi kedua partai ini tidak main-main. Beberapa mantan kombatan GAM duduk dalam kepengurusan Partai Gerindra Aceh, termasuk Ketua DPA Partai Aceh Muzakkir Manaf duduk sebagai Ketua Dewan Penasehat Gerindra. Beberapa kader Partai Aceh juga maju sebagai caleg DPR RI dari partai ini.
Ini sebenarnya tidak mengejutkan, karena pada Pilkada 2012 lalu, Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pertimbangan Gerindra mendukung Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
Kenyataan ini, sekali lagi, memperlihatkan bagaimana momentum Pemilu hanya sekedar pesta lima tahunan, transaksi kekuasaan, dengan mempermainkan suara rakyat.
Penutup
Bagaimanapun proses politik di Aceh, kita selalu berharap yang terbaik untuk rakyat Aceh. Elite politik Aceh hendaknya sadar bahwa masyarakat Aceh yang lama hidup dalam suasana konflik (serta musibah tsunami) menginginkan perubahan secara nyata. Anggaran pembangunan Aceh yang besar agar benar-benar dimanfaatkan untuk menciptakan masyarakat Aceh yang sejahtera.
Suhu politik yang memanas menjelang pemilu hendaknya tak membuat Aceh kembali terpuruk dan terpecah-belah. Elite Aceh tak dikacaukan dengan kepentingan jangka pendek yang justru membuat agenda pembangunan jalan di tempat. Merawat perdamaian dan mewujudkan kesejahteraan adalah prioritas yang mendesak dilakukan. []
Saat publik nasional bicara bagaimana menghindari kanibalisasi sesama calon legislatif (caleg) satu partai (Kompas, 17/06/13) dalam Pemilu 2014 nanti, Aceh justru berada dalam bayang-bayang premanisme politik yang kian mengkhawatirkan. Bahkan, premanisme politik di Aceh sudah meminta korban nyawa dan harta benda.
Menyelamatkan Aceh
Perkembangan yang terjadi di Aceh akhir-akhir ini membuat saya kembali teringat pada nama rubrik Kompas saat awal-awal Darurat Militer diberlakukan di Aceh tahun 2003. Kompas menamai rubriknya dengan ‘Penyelamatan Aceh’. Bagi saya saat itu, ada dua alasan di balik penamaan tersebut. Pertama, upaya dari publik Nasional untuk menyelamatkan Aceh dari ancaman pemisahan diri (disintegrasi) yaitu agar Aceh tak keluar dari NKRI.
Kekhawatiran itu wajar, karena seperti disampaikan tokoh reformasi, Amien Rais dalam tiap kesempatan, bahwa jika sampai Aceh merdeka, maka publik Indonesia harus mengucapkan innalillahi (baca: selamat tinggal) untuk negara Indonesia yang besar ini.
Kedua, penyelamatan Aceh dari kemungkinan jatuhnya korban akibat dari perang sesama bangsa sendiri. Operasi militer, meski dilakukan sesantun mungkin—melalui operasi terpadu—tetap akan mengorbankan rakyat sipil yang tak berdosa. Upaya-upaya mendorong perdamaian terus digagas dan tak boleh menyerah, kerap disuarakan saat itu.
Menyimak perkembangan terakhir, sangat patut Aceh perlu ‘penyelamatan’ sekali lagi. Kali ini agar Aceh tak semakin jauh melangkah menuju ‘neraka’: sibuk menguras energi besar hanya untuk simbol, qanun Wali Nanggroe, dan lupa membangun kesejahteraan (Kompas, 26/6) serta aksi premanisme politik yang sudah di depan mata, seperti sudah disinggung di atas.
Kelompok berkuasa yang kini memiliki akses politik dan ekonomi seperti terjebak dalam ritus bagi-bagi kue pembangunan. Akibatnya, ketimpangan sosial ekonomi cukup serius. Delapan tahun usia perdamaian Aceh, sekitar 20 persen masyarakat Aceh hidup di bawah garis kemiskinan, dan menempatkan Aceh menjadi provinsi termiskin keenam di Indonesia. Ini sungguh sebuah dilema di tengah anggaran daerah yang besar.
Aceh tapi nyata
Selain itu, Aceh seperti terperangkap dalam jebakan pragmatisme politik. Hal ini cukup kentara menjelang Pemilu 2014 mendatang. Semua energi dihabiskan hanya untuk mengejar tujuan politik jangka pendek. Ironisnya, fragmentasi politik justru tidak terjadi karena perbedaan visi dalam membangun Aceh, melainkan karena kepentingan politik jangka pendek dan mengejar keuntungan ekonomis semata.
Pemilu di Aceh melibatkan partai politik lokal (Parlok)—pada Pemilu 2009 lalu Parlok yang bertarung 6 partai, kini di Pemilu 2014 hanya tinggal tiga partai. Mereka hanya berpartisipasi untuk pemilihan calon wakil rakyat tingkat lokal (DPRA dan DPRK).
Pada Pemilu 2009 silam, mantan kombatan GAM hanya punya satu kendaraan politik (Partai) yaitu Partai Aceh. Sementara pada Pemilu 2014, mantan GAM terpolarisasi ke Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh (PNA). Ini buntut dari perpecahan dua kubu, antara Zaini Abdullah dan Irwandi Yusuf, pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Aceh 2012 lalu.Partai Nasional Aceh (PNA) adalah partai bentukan mantan Gubernur Irwandi Yusuf bersama para mantan Panglima Wilayah GAM yang mendukungnya pada Pilkada 2012 lalu. Intimidasi dan teror yang diterima kader partai ini belakangan ini dapat dipahami. Nasib yang dialami PNA mirip seperti Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) pada Pemilu 2009 silam.
Pragmatisme politik terlihat dalam bentuk koalisi Parlok-Parnas dalam mengusung Caleg untuk kursi DPR RI. Pada Pemilu 2009 silam, secara tidak resmi Partai Aceh berkoalisi dengan Partai Demokrat dalam memenangkan caleg untuk DPR RI. Hasilnya, Demokrat menjadi pemenang nomor dua di Aceh, setelah Partai Aceh. Koalisi ini kemudian berlanjut dalam Pemilihan Presiden (Pilpres), para mantan kombatan GAM bekerja untuk memenangkan Presiden SBY. Mesin Partai Aceh dikerahkan untuk memenangkan Ketua Dewan Pembina partai tersebut.
Alhasil, suara kemenangan Presiden SBY di Aceh cukup besar, mencapai 93 persen. Ini menjadi angka persentase terbesar dibanding di provinsi lain di Indonesia. Sementara Jusuf Kalla, yang juga tokoh di balik perdamaian Aceh, hanya mendapat 4 persen suara. Sungguh ironis.
Lalu bagaimana dengan Pemilu 2014. Secara tidak resmi, Partai Aceh bakal berkoalisi dengan partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon Presiden. Koalisi kedua partai ini tidak main-main. Beberapa mantan kombatan GAM duduk dalam kepengurusan Partai Gerindra Aceh, termasuk Ketua DPA Partai Aceh Muzakkir Manaf duduk sebagai Ketua Dewan Penasehat Gerindra. Beberapa kader Partai Aceh juga maju sebagai caleg DPR RI dari partai ini.
Ini sebenarnya tidak mengejutkan, karena pada Pilkada 2012 lalu, Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pertimbangan Gerindra mendukung Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
Kenyataan ini, sekali lagi, memperlihatkan bagaimana momentum Pemilu hanya sekedar pesta lima tahunan, transaksi kekuasaan, dengan mempermainkan suara rakyat.
Penutup
Bagaimanapun proses politik di Aceh, kita selalu berharap yang terbaik untuk rakyat Aceh. Elite politik Aceh hendaknya sadar bahwa masyarakat Aceh yang lama hidup dalam suasana konflik (serta musibah tsunami) menginginkan perubahan secara nyata. Anggaran pembangunan Aceh yang besar agar benar-benar dimanfaatkan untuk menciptakan masyarakat Aceh yang sejahtera.
Suhu politik yang memanas menjelang pemilu hendaknya tak membuat Aceh kembali terpuruk dan terpecah-belah. Elite Aceh tak dikacaukan dengan kepentingan jangka pendek yang justru membuat agenda pembangunan jalan di tempat. Merawat perdamaian dan mewujudkan kesejahteraan adalah prioritas yang mendesak dilakukan. []
Note: Ini tulisan lama yang pernah saya kirimkan ke sebuah koran nasional (dan tidak dimuat). Tulisan ini saya temukan lagi di folder Saya. Sekalipun tulisan lama, mudah-mudahan masih relevan dibaca sekarang.
Tags:
Artikel