30 December 2009

Gus Dur dan Aceh

Sebagai seorang Demokrat saya tidak bisa menghalangi keinginan rakyat Aceh untuk menentukan nasib sendiri. Tetapi sebagai seorang republik, saya diwajibkan untuk menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia—Gus Dur

Indonesia kembali kehilangan tokoh bangsa. Abdurrahman Wahid atau yang lebih popular disapa Gus Dur menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Rabu (30/12) sekitar pukul 18.55 WIB. Banyak hal yang patut dicatat dari tokoh yang penuh kontroversi ini, terutama jika dikaitkan dengan Aceh.

Bagi Aceh, Gus Dur di samping dianggap sebagai sosok yang meresahkan juga sebagai peletak dasar fondasi perdamaian. Meresahkan, karena dalam sejumlah pernyataannya, Gur Dur selalu menyinggung perasaan orang Aceh. Publik Aceh tentu belum lupa dengan pernyataan Gus Dur yang menyebut dirinya sebagai ‘nabi’nya orang Aceh. Selain itu, tuntutan referendum yang disuarakan rakyat Aceh dianggap angin lalu saja. Bahkan, dalam salah satu pernyataannya, Gus Dur mengklaim yang menuntut referendum hanya ratusan orang saja, padahal saat Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum (SUMPR), jutaan rakyat Aceh tumpah ruah ke Banda Aceh.

Tetapi, terlepas dari itu, Gus Dur juga peletak dasar perdamaian. Pada pemerintahan Gus Durlah, pembicaraan damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Indonesia menjadi terbuka. Padahal, sebelumnya, pembicaraan dengan GAM sesuatu yang tabu, sehingga peluang perdamaian seperti ditutup rapat, apalagi jika sampai mengakomodasi tuntutan kemerdekaan. Saat sejumlah tokoh nasional mengecam pendekatannya untuk Aceh, Gus Dur tetap memilih menempuh cara-cara penyelesaian yang lebih simpatik: mengajak tokoh GAM duduk satu meja untuk membahas penyelesaian Aceh secara damai. Bahkan, secara rahasia, Gus Dur mengirim Bondan Gunawan, Pjs Menteri Sekretaris Negara, menemui Panglima GAM Abdullah Syafii di pedalaman Pidie. Di masa Gus Dur pula, untuk pertama kalinya tercipta Jeda Kemanusiaan.

Lika-liku Gus Dur
Bagi sebagian masyarakat di Jawa, Gus Dur bukanlah sosok biasa. Di tubuhnya mengalir darah orang-orang yang berperan penting di balik kelahiran bangsa Indonesia. Sebagai cucu Syeikh Hasyim Asy’ari, kiprahnya di panggung politik Indonesia sangat menentukan. Banyak lika-liku yang dilaluinya untuk tampil sebagai tokoh bangsa yang berpengaruh. Perjalanan sejarahnya sebagai Ketua PBNU, banyak menyimpan kisah dan cerita sehingga selalu menarik ditelaah. Sikapnya yang selalu oposan dan mengeritik penguasa, membuat dia sangat dimusuhi oleh Soeharto, presiden yang sangat berkuasa waktu itu. Ketidaksenangan penguasa terhadapnya, terlihat dari beberapa kali konspirasi untuk menjegal terpilihnya kembali sebagai ketua PBNU.

Dalam muktamar NU ke-28 di Yogyakarta Tahun 1989, misalnya, mempertegas garis permusuhannya dengan penguasa secara frontal. Muktamar itu merupakan awal bagi Gus Dur vis a vis dengan Soeharto (penguasa). Soeharto yang mulai gerah dengan berbagai sepak terjang yang dilakukan Gus Dur, melakukan manuver-manuver dan konspirasi agar Gus Dur tidak terpilih lagi sebagai ketua PBNU. Hasilnya, di luar dugaan, Gus Dur menjadi calon tunggal dan terpilih secara telak.

Terpilihnya Gus Dur, membuka front yang lebih frontal lagi dengan Soeharto. Bahkan, Gus Dur menyebut Soeharto sebagai orang bodoh dalam buku A Nation in Waiting karya Adam Schwarz, jurnalis asal Australia. Dalam buku ini, di antaranyan dikatakan: “Presiden Soeharto mengabaikan pendapat Abdurrahman Wahid adalah karena kebodohannya dan karena ketidak-inginan presiden akan adanya orang yang berada di luar kendalinya tumbuh menjadi kuat. (Abdurrahman Wahid, Mengurai Hubungan Agama dan Negara, dalam biografi hal 22, Grasindo, 1999).

Sikap kritis Gus Dur ini, membuat Soeharto menggarap secara serius penjegalannya menjadi ketua PBNU dalam Muktamar Cipasung tahun 1994. Ternyata Gus Dur bermain cukup cantik dengan mengatakan dirinya tidak akan mencalonkan diri lagi sebagai ketua PBNU. Melihat permainan Soeharto yang cukup kencang dan serius, Gus Dur membuat keputusan mendadak menjelang tiga bulan akan berlangsungnya muktamar Cipasung. Lagi-lagi, dalam muktamar ini Gus Dur terpilih menjadi ketua PBNU.

Tahun 1999 lalu, Gus Dur juga membuat kejutan. Padahal, dalam berbagai pernyataan di media Gus Dur selalu mengatakan mendukung Megawati menjadi presiden. Namun, berkat strategi yang dibangun partai-partai berbasis Islam yang dikomandani Amien Rais, Gus Dur menjadi presiden kejutan MPR. Gus Dur, saat itu dibutuhkan karena dianggap punya kharisma untuk menjadi lawan kuat Megawati. Semua pihak membutuhkan Gus Dur untuk meloloskan kepentingan politik beberapa politisi di Parlemen.

Sayangnya, usahanya untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2004, mental, karena tidak memenuhi syarat kesehatan. Gus Dur dianggap tidak memenuhi kelayakan seorang presiden yang harus sehat jasmani dan rohani.

Jasa untuk Aceh
Tak ada yang diingat oleh orang Aceh pada sosok Gus Dur, kecuali pernyataannya yang menyakiti perasaan umat Islam Aceh dengan menyebut dirinya ‘nabi’ orang Aceh. Saat itu, Gus Dur memposisikan diri sebagai orang yang sangat memahami tuntutan orang Aceh. Sontak, pernyataan itu membuatnya dikecam. Dalam suatu pertemuan di tahun 1999 di Kampus Darussalam, Gus Dur pernah diusir dalam sebuah forum.

Tetapi, jasanya terhadap Aceh juga tak sedikit. Saat pemerintahannya, bahkan Aceh hampir mendapatkan kemerdekaan. Saat itu, pasca SU MPR Aceh, 8 November 1999, saat seluruh Aceh mabuk dalam euphoria referendum, Presiden Gus Dur yang sedang melawat ke Pnom Phen, Kamboja, merespon tuntutan rakyat Aceh dengan mengatakan, “Kalau boleh ada referendum di Timor-Timur kenapa di Aceh tidak boleh? Itu tidak adil namanya.”

Bentuk keseriusannya untuk menyelesaikan Aceh, Gus Dur menjanjikan pelaksanaan referendum di Aceh akan digelar tujuh bulan lagi, pasca protes massal rakyat Aceh yang menuntut referendum dengan opsi merdeka. Meski, banyak publik di Aceh menyakini hal itu hanya trik Gus Dur mengulur-ulur waktu untuk meredam kemarahan orang Aceh.

Sebagai tokoh yang melampaui zamannya, Gus Dur cukup paham dengan bentuk kemarahan yang ditunjukkan oleh orang Aceh. Menurutnya, tuntutan rakyat Aceh, meskipun cukup serius, harus ditanggapi, meski harus berbohong sekalipun. Saat itu, sikap Gus Dur terpecah. Di satu sisi, dia sebagai seorang demokrat sejati, yang percaya bahwa aspirasi rakyat merupakan suatu yang harus didengarkan. Namun, di pundaknya pula nasib Indonesia yang baru terlepas dari diktatorian, harus dipertahankan dari perpecahan. Banyak pihak yang mewanti-wanti agar Gus Dur tidak mengikuti jejak Presiden BJ Habibie yang memerdekakan Timor-Timur.

Dalam suatu wawancara dengan Radio Netherland, Gus Dur berujar, “Sebagai seorang Demokrat saya tidak bisa menghalangi keinginan rakyat Aceh untuk menentukan nasib sendiri. Tetapi sebagai seorang republik, saya diwajibkan untuk menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia.”

Dan Gus Dur tak bisa mengelak. Meski Aceh tak dibiarkan merdeka, tetapi dia sudah memprakarsai penyelesaian Aceh di meja perundingan, dengan menghentikan pertumpahan darah dengan lahirnya Jeda Kemanusiaan. Hingga dilengserkan dari kursi presiden, Gus Dur belum membiarkan rakyat Aceh menentukan nasib sendiri, seperti janjinya.

Kini, Gus Dur telah tiada. Sosoknya yang kontroversial pergi bersama tugas-tugas yang belum selesai, termasuk mungkin menulis pengantar untuk buku “Ilusi Negara Islam”. Selamat jalan, Gus!

[sudah dimuat di Harian Aceh edisi 31 Desember 2009]

Artikel Terkait

Seorang blogger yang aktif menulis isu Aceh, jurnalisme, blogging dan artikel motivasi. Bisa disapa di twitter @almubarak