16 June 2013

Jurnalisme Bukan Hiburan

Kehadiran perempuan di seputar pemberitaan tersangka korupsi membuat kita miris. Sosok perempuan dieksploitasi secara berlebihan. Ia mengambil porsi yang lebih besar dari pokok soal itu sendiri yaitu korupsi.

Tiap hari, dari pagi hingga malam, kita disuguhkan program berita (news) bercampur infotainment (info selebritas) maupun sebaliknya. Kita hampir tak bisa membedakan apakah berita-berita itu sebagai produk jurnalistik murni atau entertainment (hiburan) semata. Simak saja pemberitaan soal perempuan di lingkaran Ahmad Fathanah, Luthfi Hasan Ishaaq atau Djoko Susilo, hampir tak berbeda dengan pemberitaan soal Eyang Subur, Arya Wiguna atau kasus penceraian Venna Melinda. Apakah ini sebuah cacat jurnalisme di era yang kian berubah ini?

Berita hiburan
Kita setuju bahwa hiburan merupakan salah satu fungsi yang dituntut dari pers atau jurnalisme. Tapi sejatinya tujuan jurnalisme bukan untuk menghibur semata, karena ia juga harus mendidik, informatif sekaligus sebagai kontrol sosial, seperti dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Namun, yang kita saksikan justru sebaliknya. Unsur hiburan mendominasi setiap pemberitaan soal korupsi. Perhatikan bagaimana publik dipaksa untuk lebih mengenali perempuan-perempuan di lingkaran Ahmad Fathanah, Luthfi Hasan Ishaaq maupun Djoko Susilo. Jika pun para perempuan itu terkait dengan kasus korupsi, hendaknya wilayah privasi dan kehidupan pribadi mereka tetap dihormati.

Sebagai alat kontrol sosial, media punya tanggung jawab menguak mega skandal korupsi, seperti halnya KPK. Kemampuan investigasi yang dimiliki para wartawan sangat membantu kerja-kerja KPK dalam memberantas praktik korupsi. Tapi, godaan untuk mengejar rating, trafik dan page views (jumlah halaman yang dilihat di media online) kerap membuat media mengabaikan aspek kelengkapan, validitas, objektivitas dan keberimbangan. Mungkin inilah dilema sekaligus cacat jurnalisme di era yang kian berubah ini. 

Bill Kovach dan Tom Rosentiel dalam The Elements of Journalism (2001) menyebutkan salah satu prinsip (intisari) dari jurnalisme profesional adalah disiplin verifikasi. Kedisiplinan para jurnalis dalam melakukan verifikasi menjadi tembok yang memisahkan jurnalisme dari hiburan, propaganda, dan fiksi. 

Menurut Kovach, hiburan (entertainment)—dan sepupunya infotainment hanya berfokus pada hal-hal yang menggembirakan hati. Informasi hiburan ini disajikan semata-mata untuk menaikkan rating, mengejar oplah serta agar banjir trafik. Kita jadi sulit memilah-milah antara berita fakta, hiburan atau propaganda. Semua sudah bercampur aduk. Sulit mengharapkan munculnya pencerahan.

Di tengah kondisi ini, mau tidak mau, kita membutuhkan media dan jurnalis yang berintegritas: jurnalis yang tak hanya paham soal penulisan melainkan juga etika jurnalistik. Inilah jalan yang menjadikan jurnalisme atau pers tetap berada di rel yang benar, sebagai pilar keempat demokrasi. 

Melayani publik
Kita maklumi bahwa nyawa dari tiap program di TV adalah rating, seperti halnya oplah bagi surat kabar atau trafik dan page views bagi media online. Jika rating bagus, oplah banyak, trafik atau page views meningkat maka iklan juga akan melimpah. Hal ini tak bisa ditolak, karena pers juga sebuah industri, yang mengejar keuntungan atau profit untuk menjaga kelangsungan hidup. Media berusaha sekuat tenaga untuk menjadi yang terdepan.

Dalam beberapa hal, kompetisi ini menguntungkan kita selaku publik. Kita akan memiliki cukup banyak pilihan dalam mengonsumsi berita: dari hal remeh-temeh sampai masalah serius. Tapi, tujuan melayani publik ini jangan justru membuat media salah kaprah. Sebab, media juga dituntut untuk tak melampaui batas antara meliput dan mengeksploitasi orang. Pembatas ini yang disebut Bill Kovach dan Tom Rosentiel dalam Blur (2012) akan menjadi pembeda antara berita yang bermakna dan dari berita yang menelanjangi.

Karenanya, media harus melayani publik untuk mendapatkan informasi bermanfaat dan menuntun mereka membuat keputusan secara bijak. Apalagi, loyalitas utama jurnalisme atau pers adalah kepada warga. Komisi Kebebasan Pers di Amerika seperti ditulis William R. River dkk dalam Media Massa dan Masyarakat Modern (2003) menunjukkan, dari lima syarat yang dituntut masyarakat modern dari pers, salah satunya adalah media harus menyajikan “pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas”. 

Komisi membedakan kriteria kebenaran, menurut ukuran masyarakat sederhana dan masyarakat modern. Dalam masyarakat sederhana, kebenaran akan dicari dengan cara membandingkan pemberitaan media dengan informasi dari sumber-sumber lain. Sementara dalam masyarakat modern, isi media merupakan sumber informasi dominan, sehingga media lebih dituntut untuk menyajikan berita yang benar.

Kita yakin, tuntutan ideal ini belum sepenuhnya mampu dipenuhi oleh media, terutama yang lebih mengutamakan kecepatan (online). Kita kerap hanya mendapati serpihan-serpihan informasi, yang sering terputus di tengah jalan. Selain itu, keengganan jurnalis menggali sisi menarik dan penting dari sebuah kasus membuat publik tak mendapatkan informasi secara tuntas dan lengkap. 

Demi trafik
Kejadian di media online cukup parah. Dari sisi kecepatan menyampaikan informasi, media online jelas mengalahkan media cetak. Celakanya, faktor kecepatan serta memburu pengunjung (trafik) kerap membuat media online mengabaikan aspek objektifitas dan kebenaran. Ada juga memanipulasi judul secara bombastis untuk memancing pengunjung membukanya.

Bagi media online, trafik melimpah dan page views tinggi menjadi sumber pendapatan. Website dengan banyak pengunjung tentu menggoda siapa pun untuk memasang iklan. Namun, kita berharap faktor keuntungan tak menjadikan aspek melayani publik itu dilupakan, serta jangan pula ‘menipu’ pembaca dengan informasi sensasional, secara berlebihan.

Di media online, pembaca dan pengunjung website adalah calon pembeli potensial. Media akan mendapat keuntungan atas setiap iklan yang dilihat dan diklik. Malah, jaringan iklan seperti google adsense (milik google) selain membayar tiap iklan yang diklik, juga pembayaran dihitung berdasarkan jumlah iklan yang dibuka, misalnya 1 dollar per 1000 page views. Hitung saja berapa pendapatan yang diperoleh tiap media jika jumlah halaman yang dibuka per hari mencapai ratusan ribu hingga jutaan halaman. 

Di atas segalanya, kita terus berharap agar mutu jurnalisme semakin berkembang ke arah yang lebih baik di era yang berubah ini. Tuntutan untuk menghasilkan keuntungan memang tak terelakkan di era di mana pers sudah menjadi industri; tapi yang tak boleh dilupakan pers juga memiliki tanggung jawab mencerdaskan publik. Kiranya, celotehan seorang teman di sebuah milis jurnalis patut direnungkan: bahwa pers sudah menuhankan pageviews. Hal ini selayaknya dihindari. []

Artikel Terkait